TPP KECAMATAN SUKADANA

Selasa, 14 Oktober 2025 - Pendampingan kegiatan Progres kegiatan Bumdes serta Koordinasi terkait Progres kegiatan desa serta APBDes Perubahan di Desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.  Koordinasi kali ini di Desa Sukadana Ilir dihadiri oleh Tenaga Ahli Kabupaten Lampung Timur, yakni Bapak Iman Firdaus selaku Kooordinator Kabupaten, Bapak Priyono Sadewo serta Bapak Dwi Hartadi, dalam kegiatan ini tim TA Kabupaten melakukan pendampingan serta Koordinasi terkait kondisi Bumdes yang belum berjalan, bagaimana akar masalahnya serta pemecahannya. dilanjutkan dengan koordinasi terkait kegiatan desa lainnya.  Dalam kegiatan kali ini pun dihadiri oleh Kepala Desa Sukadana Ilir, Bapak Hamami, Tim Tenaga Ahli Kabupaten, PD serta Pendamping Lokal Desa Kecamatan Sukadana.

Pendahuluan Pada tanggal 21 Juli 2025, pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pinjaman ini menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung kemandirian dan keberlanjutan pembangunan desa melalui koperasi. PMK Nomor 49 Tahun 2025 menyusun mekanisme pinjaman yang melibatkan sinergi antara pemerintah dan perbankan untuk mendukung koperasi desa dan kelurahan. Pinjaman ini berfokus pada pemberdayaan ekonomi desa dan kelurahan melalui koperasi yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Cipta Desa PMK Nomor 49 Tahun 2025 – Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Diperbarui Juli 22, 2025 . 4 menit membaca Pendahuluan Pada tanggal 21 Juli 2025, pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan...

Panen Kacang Tanah Program Ketahanan Pangan Bumdesa Bina Jaya Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

pendamping-desa.com- Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM secara resmi melarang Koperasi Desa (Kopdes) melakukan kegiatan simpan pinjam di tahap awal pelaksanaan program. Keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa Kopdes benar-benar menjalankan fungsinya sebagai lembaga penggerak ekonomi produktif di tingkat desa, bukan sekadar lembaga keuangan semata.  "Fokus awal program Kopdes adalah membangun kapasitas kelembagaan dan mendorong kegiatan ekonomi yang produktif berbasis potensi lokal. Kegiatan simpan pinjam tidak diperbolehkan dulu sampai sistem dan pengawasan berjalan optimal," ujar Deputi Bidang Perkoperasian, Kemenkop UKM. Larangan tersebut tertuang dalam pedoman teknis pelaksanaan Kopdes tahun 2025, yang dikeluarkan untuk mencegah praktik koperasi yang hanya berorientasi pada kredit konsumtif dan berpotensi menimbulkan masalah keuangan di kemudian hari. Fokus pada Usaha Produktif dan Pemberdayaan Pemerintah mendorong Kopdes untuk terlebih dahulu fokus pada ...